Presiden: Kasus Bibit-Chandra Tak Perlu Dilanjutkan
Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri dan Kejaksaan Agung tidak melanjutkan kasus hukum pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke pengadilan. Penjelasan Presiden kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11) malam, ini menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan terkait kasus tersebut [baca: Laporan Dan Rekomendasi Tim 8].
Presiden SBY mengaku kebijakan yang disebutnya sebagai solusi terbaik ini didasarkan berbagai pertimbangan dan faktor. Semula Presiden menilai forum yang tetapt untuk menyelesaikan kasus ini adalah pengadilan. Namun, dalam perkembangannya muncul ketidakpercayaan terhadap proses penyidikan sehingga menimbulkan silang pendapat. "Masalah ini jadi perhatian masyarakat dan pemberitaan media massa," kata Presiden.
Sementara mengenai kasus Bank Century, menurut Presiden, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan, seperti penyelesaian kasus hukum terhadap pengelola bank serta pemberian atau penyertaan modal. Dijelaskan Presiden, pemberian modal dari pemerintah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan dan keuangan.
Pada bagian lain, Presiden juga menyambut baik langkah anggota DPR yang akan menggunakan hak angket tentang kasus Bank Century. "Ini agar persoalan bisa jadi lebih jelas," kata Presiden. Simak selengkapnya di video berita ini.(IAN/ANS)
BPK Serahkan Hasil Audit Investigasi Century ke DPR
Senin, 23 November 2009 10:51 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro
BPK Serahkan Hasil Audit Investigasi Century ke DPR
Jakarta, (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi terkait kasus Bank Century kepada pimpinan DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan hasil audit itu kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Hadir pula dalam acara itu para Pimpinan Komisi XI DPR yaitu Ketua Komisi XI Emir Moeis, para Wakil Ketua Komisi XI DPR yaitu Aksanul Kosasi, Melchias Markus Mekeng, Muhammad Sohibul Iman, serta sejumlah anggota DPR.
Anggota DPR Maruarar Sirait sebelum berlangsungnya acara itu mengungkapkan bahwa hasil audit investigasi terkait Bank Century itu tidak menyentuh kepada soal aliran dana.
"Sebelum acara saya menanyakan ke beberapa anggota BPK, nanti silakan ditanyakan lagi untuk memastikan bahwa audit investigasi tidak menyentuh masalah aliran dana," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu.
Selain Ketua DPR Marzuki Alie, hadir juga sejumlah Wakil Ketua DPR yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Marwoto Mitrohardjono.
Sementara itu dari BPK selain Ketua BPK Hadi Purnomo, juga tampak hadir anggota BPK Tengku Muhamad Nurlif dan Hasan Bisri.(*)
COPYRIGHT © 2009
Kredibilitas Penegak Hukum Indonesia Menurun
Metro Pagi / Hukum & Kriminal / Sabtu, 14 November 2009 04:58 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah tokoh menilai kasus dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kian menurunkan kredibilitas penegak hukum Indonesia di mata masyarakat. Tidak transparannya sistem penegakan hukum dinilai harus segera dibenahi.
Dalam diskusi di DPR, Jumat (13/11), sosiolog Imam Prasodjo mengatakan rakyat sudah lelah melihat masalahan hukum-politik dan kian tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia. Kini, katanya, adalah momentum tepat untuk merubah asalkan lembaga hukum tidak overdefensif.
Sementara anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan polemik sistem yang mendasar perlu diuraikan satu persatu. Selain itu, ujar Gayus, perlu pula diadakan reposisi dan evaluasi di dalam tubuh lembaga negara, termasuk DPR.
Advokat Todung Mulya Lubis, mengatakan sistem lembaga hukum yang masih mengandalkan kedermawanan makelar kasuslah yang memperburuk citra hukum dan politik di Indonesia. Alhasil perlu transparansi sistem dan check-balances.(RAS)
Delapan Warga Filipina Murni Terdampar
Rabu, 11 November 2009 08:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam
Palu (ANTARA News) - Delapan dari 11 warga Filipina yang selamat dan kini diamankan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Palu, Sulawesi Tengah, murni terdampar karena kapal cepat (speed boat) mereka kehabisan bahan bakar.
"Mereka sudah selasai menjalani pemeriksaan dan mereka murni karena terdampar," kata Kepala Rumah Detensi Imigrasi Palu Jusuf Saddu, Rabu.
Ia mengatakan, dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas Imigrasi, tidak ditemukan adanya pelanggaran UU keimigrasian atau tindakan kriminal lainnya.
"Mereka semua memang tidak memiliki identitas diri, termasuk dokumen keiimigrasian," ujarnya.
Selanjutnya, kedelapan warga Filipina itu akan diserahkan kepada Kantor Imigrasi di Manado (Sulut) untuk proses deportasi ke negara asal mereka.
Namun sebelum mereka dideportasi, Imigrasi Manado akan melakukan koordinasi dengan Konjen Filipina di daerah itu untuk memastikan kewarganegaraan mereka.
"Ya kalau Konjen mengakui bahwa mereka benar adalah warga Filipina, maka proses deportasi sudah dapat dilakukan," kata dia.
Sater, nakhoda speed boat yang terdampar di Tolitoli itu meminta kepada petugas Imigrasi Palu untuk mendatangkan kapal mereka yang kini masih berada di Ogotua, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli ke Palu, ibu kota Provinsi Sulteng.
"Mereka minta kapal itu dibawa ke Palu. Namun permintaan mereka belum disetujui," ujarnya.
Kedelapan warga Filipina yang terdampar dan selamat itu ditemukan pertama kali oleh sejumlah nelayan yang sedang menangkap ikan di perairan Tolitoli.
Saat mereka ditemukan nelayan, kondisinya sangat memprihatinkan, dan tiga diantara 11 korban sudah meninggal, dan langsung dimakamkan di Ogotua.
Berdasarkan keterangan para korban, mereka terdampar karena kapal yang mereka tumpangi kehilangan arah dan kehabisan BBM. Kapal yang mengangkut 11 penumpang asal Filipina itu berangkat dari Lahar Datu, Malaysia menuju pulau Tave-Tave, Filipina pada tanggal 27 Oktober 2009.
Namun dalam perjalanan menuju pulau Tave-Tave, kompas kapal rusak sehingga kehilangan arah dan kehabisan BBM.
Selama terkatungkatung di laut, mereka terpaksa makan sabun, rumput laut dan minum air asin untuk bisa bertahan hidup. (*)
COPYRIGHT © 2009
Unjuk Rasa Pro KPK "Facebookers" Mulai Digelar
Minggu, 8 November 2009 09:12 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal |
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan pengguna jejaring sosial maya "Facebook" berbagai kalangan dan usia menggelar unjuk rasa mendukung dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu pagi.
Sekalipun acara yang diprakarsai Forum Facebookers Peduli Keadilan KPK itu baru dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, namun sejak pukul 07.00 WIB para peserta aksi telah berkumpul di sekitar Bundaran HI sehingga agak memacetkan arus lalu lintas.
Sekitar pukul 07:20 WIB sebagian dari peserta aksi melakukan olah raga bersama yang disebut "Senam Indonesia Sehat Melawan Korupsi".
Sementara itu, di bagian yang lain dari Bundaran Hotel Indonesia, para demonstran berorasi dan menggelar dialog interaktif mengenai kasus yang dihadapi Bibit dan Chandra.
Sejumlah poster dan spanduk bergambar buaya dan cicak juga tampak dibawa para peserta.
Menurut keterangan dari laman Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya aksi itu akan berlangsung hingga pukul 12:00 WIB.
Setelah berorasi dan menggelar dialog interaktif para peserta aksi akan long march dari depan gedung Deutsch Bank hingga kantor KPK melalui Jl Imam Bonjol, Menteng, dan Jl HR Rasuna Said, Kuningan.
Sementara itu pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 06:30 WIB Gerakan Sejuta "Facebookers" telah mencapai target dengan menggalang 1.000.000 pendukung.
"Ini adalah awal," kata pemrakarsa gerakan, Usman Yasin, dalam wawancara di Metro TV di Jakarta, Sabtu pagi.
Gerakan Sejuta "Facebookers" yang diprakarsai oleh Usman Yasin pada 29 Oktober 2009 itu dipicu dari aksi penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah karena dinilai polisi menghalang-halangi penyidikan.
Gerakan itu tidak hanya mendapat respons positif dari masyarakat dalam negeri, tetapi juga dari warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Bibit dan Chandra akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh Mabes Polri sejak Selasa (3/11) malam. (*)
COPYRIGHT © 2009
Kapolri Beberkan Bukti Penyuapan ke Chandra & Bibit
detikcom
detikcom - Jumat, 6 November
[Kapolri Beberkan Bukti Penyuapan ke Chandra & Bibit] Kapolri Beberkan Bukti Penyuapan ke Chandra & Bibit
Komisi III DPR mendesak Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danudi untuk menunjukan bukti-bukti penyuapan ke dua pimpinan KPK. Kapolri pun membeberkan bukti-bukti yang ia miliki.
"Kita bisa buktikan yang bersangkutan (Ari Muladi) berulangkali ke gedung KPK," ujar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) di ruang rapat komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (7/11/2009).
Tidak hanya itu, BHD menjelaskan bukti adanya pertemuan Ari dengan pejabak KPK di Belagio. Pertemuan juga dilangsungkan di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Semua ada, kartu parkir, ke Pasar Festival bertemu siapa, jam sekian, plat nopol mobil KPK yang digunakan, semua masuk dalam BAP," tandas BHD.
Sebelumnya, BHD didesak untuk menunjukan bukti-bukti jika memang telah terjadi penyuapan kepada pimpinan KPK.
"Silahkan ditunjukan buktinya kalau memang ada aliran dana ke Chandra dan Bibit kalau memang ada," ujar Ketua Komisi III Benny K Harman, mempertegas permintaan anggotanya.
Aksi Mahasiswa Palembang Dukung Bibit-Chandra Mengalir
Rabu, 4 November 2009 06:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam |
Palembang (ANTARA News) - Aksi mahasiswa perguruan tinggi di Kota Palembang, Sumatra Selatan untuk mendukung Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Bibit-Chandra) dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditahan kepolisian agar dibebaskan, masih terus mengalir.
Hingga Selasa, aksi dukungan tersebut tidak hanya datang dari para mahasiswa, tetapi juga dari sejumlah dosen bahkan Rektor Universitas IBA Palembang, sebagai wujud keprihatinan kepada institusi penegak hukum yang dinilai keliru telah menahan Bibit-Chandra.
Yudhi Fakhrian, Rektor UIBA menilai, penyelenggara negara yang mengawal kekuasaan yudikatif tidak profesional dalam penegakan hukum, karena mereka lebih banyak "gontok-gontokan" dalam menunjukkan kekuasaan di bidang hukum.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bahaya laten yang bisa merusak citra penegak hukum di negara ini, dan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Ia menyatakan, penahanan terhadap Bibit-Chandra menunjukkan adanya konspirasi untuk menjatuhkan KPK yang justru diakui oleh masyarakat mampu mengungkap korupsi yang marak terjadi, dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.
Di sini juga menunjukkan tidak adanya transparansi dalam penegakan hukum yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, kata dia pula.
Ia menyatakan, perlu gerakan masif dari berbagai kalangan masyarakat untuk melawan skenario melemahkan KPK yang hanya akan menguntungkan para koruptor.
Syaroji Karta, Ketua Lembaga Kantor Bantuan Hukum UIBA menilai, peran penyidik dalam perkara Bibit-Hamzahi juga dinilai kurang berimbang dan tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua pimpinan KPK untuk mengemukakan kebenaran hukum.
Hal ini dibuktikan dengan perlakuan pihak kepolisian, pada saat jumpa pers yang digelar menyatakan Bibit-Chandra bahwa dianggap menggalang opini publik dan mempersulit proses penyidikan sehingga harus ditahan.
Aksi dukungan kepada Bibit-Chandra ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya yang dilakukan oleh para mahasiswa perguruan tinggi di Palembang.
Mereka bahkan menyatakan bersediaturut menjamin pejabat KPK nonaktif agar dibebaskan dari penahanan yang dilakukan pihak kepolisian.
Pemutaran rekaman hasil penyadapan KPK terkait kasus adanya suap dalam perkara melibatkan Anggoro-Anggodo Wijaya juga menjadi perhatian warga Kota Palembang.
Sejumlah warga mendesak aparat hukum terutama kepolisian menindaklanjuti hasil rekaman itu, untuk membongkar pelaku dugaan skenario kriminalisasi pimpinan KPK, termasuk memproses hukum oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya.(*)
COPYRIGHT © 2009
Ditanya Anggodo, Polri Balik Bertanya, 'Dia Tersangka Kasus Apa?'
Anggodo Widjojo yang perannya banyak disebut dalam kisruh KPK vs Polri hingga kini tak pernah diobok-obok Polri. Malah Polri menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kooperatif melakukan wajib lapor.
Mengapa Anggodo tidak segera diciduk? "Dia (Anggodo) tersangka dalam kasus apa itu?" tanya balik Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dik Dik Mulyana.
Pernyataan itu disampaikan Dik Dik usai sertijab 8 Kapolda di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2009).
Dik Dik menuturkan, penahanan adalah kewenangan atau dengan kata lain hak Mabes Polri.
"Pertimbangannya, sekarang kita ada yang dapat, itu kan belum tentu dilaksanakan. Apalagi yang belum tentu dapat ditahan," kata Dik Dik menjelaskan alasan tidak menahan Anggodo.
Ketika ditanya mengapa alasan subjektif --Bibit dan Chandra bisa menggelar jumpa pers sehingga dikhawatirkan mempengaruhi opini -- dikedepankan dalam penahanan Bibit dan Chandra, Dik Dik mengaku sudah sesuai prosedur.
"Kalau bicara pasal 21 ayat 1 syarat subjektif itu penafsirannya, namanya syarat subjektif semua penegak hukum antar penyidik dengan penyidik, antar penuntut dengan penuntut, boleh berbeda karena itu sangat ditentukan oleh ruang dan waktu," papar dia.
Sumber : yahoo
Kanker Ancam Negara Berkembang
Kompas
Kompas - Sabtu, Oktober 31
PONTIANAK, KOMPAS.com - Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Adiati Arifin M Siregar mengingatkan, ancaman kasus kanker di negara berkembang, termasuk Indonesia semakin meningkat.
"Badan Internasional Penelitian Kanker menyatakan sekitar 50 persen sampai 70 persen kasus kanker akan terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Adiati Arifin saat pelantikan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kalbar periode 2009-2014 di Pontianak.
Faktor pemicunya yakni perubahan piramida kependudukan dunia baik dalam jumlah maupun distribusi umur. Kemudian peralihan faktor risiko kanker dari negara maju ke negara berkembang.
Menurut dia, kondisi itu juga diperparah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker serta sarana untuk deteksi dini.
Yayasan Kanker Indonesia memusatkan penyuluhan untuk 10 jenis kanker yakni kanker leher rahim, payudara, hati, paru, kulit, nasofaring, kelenjar getah bening, usus besar dan penyakit trofoblas panas.
"Masalah rokok juga menjadi perhatian karena menjadi salah satu penyebab kanker," kata Adiati Arifin.
Yayasan Kanker Indonesia Pusat memberi santunan obat untuk kanker bagi penderita yang tidak mampu dengan anggaran Rp100 juta per bulan.
Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Syakirman mengatakan pertumbuhan penderita penyakit tidak menular, salah satunya kanker, menjadi tantangan besar bagi setiap daerah.
"Meningkatnya umur harapan hidup, dapat diatasinya beberapa penyakit menular, serta pola hidup menjadi pemicu angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular," kata Syakirman.
Pola hidup yang meningkatkan paparan faktor risiko, diantaranya merokok, kurang berolah raga, stres, memakan makanan yang tinggi lemah dan rendah serat, serta kondisi lingkungan yang makin buruk.
"Sekitar 70 persen kasus baru kanker sudah ditemukan dalam kondisi stadium lanjut," kata Syakirman.
Ia mengakui penanganan penyakit dan deteksi dini kanker belum sepenuhnya mendapat prioritas dalam berbagai kebijakan dan program kesehatan pemerintah.
